Pemerintah dan DPR Didesak Terbitkan RUU Anti Kejahatan Komunikasi

174

JAKARTA (Garudanews.id) –  Pakar ilmu komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing menilai bahwa kerap kali menemukan adanya “pencemaran” di ruang publik dengan Kejahatan Komunikasi. Namun sangat disayangkan,  selama ini tidak dapat di-cover dengan UU Pidana dan UU ITE.

Oleh karena itu, dirinya mendesak pemerintah dan DPR-RI agar segera membuat RUU Anti Kejahatan Komunikasi dan secepatnya disahkan.

“Bila kedua lembaga negara ini masih bergeming, saya merencanakan akan berdemonstrasi di depan Istana Negara dan Gedung DPR-RI. Sebab, saya menolak keras pencemaran ruang publik dengan perilaku Kejahatan Komunikasi,” ujar Emrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id, Sabtu (25/1/2020).

Menurut dia, UU Anti Kejahatan Komunikasi yang dimaksud sama sekali tidak menghambat kebebasan berkomunikasi, tetapi lebih pada bagaimana membangun komunikasi peradaban di ruang publik.

“Saya berpendapat, bila perilaku Kejahatan Komunikasi tidak menjadi objek hukum melalui UU Anti Kejahatan Komunikasi, maka Kejahatan Komunikasi bisa mengancam keutuhan NKRI, kerusakan moral di tengah masyarakat dan menghancurkan peradaban manusia,” ungkap Direktur Eksekutif Emrus Corner ini. (Dra)

.

 

Anda mungkin juga berminat