BN Holik Ajak Anggota DPRD PDIP Mengecek Langsung TKA di Cikarang

169

BEKASI, (Garudanews.id) – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik, menilai langkah Anggota DPRD Budiyanto yang menyoal tenaga kerja asing (TKA) Cina illegal di projek pembangunan Meikarta, Cikarang Selatan, sangat tepat.

Sebagai wakil rakyat, langkah politisi PKS itu dianggap telah membela masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayahnya.

“Saya atas nama pribadi mendukung langkah – langkah Budiyanto. Alasannya setiap dewan turun reses pasti yang ditanyakan warga itu soal peluang mendapatkan pekerjaan,” jelas BN Holik kepada awak media, Kamis (20/2/2020).

Lanjut BN Holik, seharusnya curhatan masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan menjadi satu cambukan untuk wakil rakyat agar memperjuangkan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dia melihat, tak sedikit TKA yang bekerja di proyek pembangunan di Meikarta. Bahkan, sampai tenaga kerja asing asal Cina itu bekerja sebagai buruh kasar di pembangunan proyek itu pula.

“Faktanya di pembangunan proyek Meikarta, buruh kasar saja orang Cina. Sementara orang Bekasi-nya pada ngapain diem bae,” ungkapnya.

Dengan melihat fakta di lapangan tersebut, Holik mengajak wakil rakyat sadar agar tenaga kerja lokal tidak menjadi penonton di kampung halamannya sendiri.

“Saya yang notabene makan gaji dari uang negara secara tidak langsung uang masyarakat, saya mencicipi gaji. Kalau untuk mendorong masyarakat Bekasi mendapatkan pekerjaan ya harus kita perjuangkan bersama sama,” katanya.

“Saya melihat maksud Budiyanto sangat baik agar tenaga kerja lokal diperjuangkan mendapatkan pekerjaan di setiap pembangunan yang ada di Bekasi,” tambahnya.

Dia juga meminta agar Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tidak tersinggung atas langkah yang diambil Budiyanto dalam menyikapi tenaga kerja asing di proyek pembangunan Meikarta.

“Komisi IV jangan tersingung, dewan itu kolektif kolegial, kalau kita dalam hal ini komisi I tidak boleh berpendapat masa kita terbelenggu tupoksi masing-masing,” ujarnya.

Holik juga mempertanyakan adanya aturan jika seorang anggota dewan harus bekerja sesuai dengan tupoksi per komisi.

“$aya bertanya apa ada aturan yang melarang dewan bekerja di luar Tupoksinya sebagai anggota Komisi DPRD? Kadang ada masyarakat berkunjung ke dewan sementara dewannya kunker, dewan yang lain boleh menerimanya, ” tanyanya.

Sebaliknya, kata Holik, sudah sepatutnya seorang dewan mendapat dukungan jika selama bekerja mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain itu, juga tidak ada larangan di struktur partai untuk bergerak.

Politisi partai berlambang kepala burung garuda itu juga menolak jika langkah Budiyanto telah memberikan imej buruk bagi DPRD Kabupaten Bekasi, apalagi dinilai telah mencemarkan nama baik DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kalau berbicara soal pencemaran nama baik, ya di mana letaknya pencemaran nama baik DPRD tersebut? Sudah bagus DPRD tidak tumpul, buat apa kita makan duit rakyat tetapi tidak membela kepentingan rakyat,” ucapnya.

Bagi anggota DPRD yang mempermasalahkan langkah Budiyanto soal Meikarta, Holik mengajak turun langsung melihat kondisi tenaga kerja asing yang ada di sekitar kawasan Meikarta, Lippo Cikarang dan Deltamas.

“Rumah saya dekat dengan Meikarta. Kalau lebih frontal lagi, turun langsung liat tenaga kerja asing di Lippo itu, ada rumah penampungan untuk orang asing,” katanya mengakhiri. (Sgy)

Anda mungkin juga berminat