KP2IT Desak DPR Segera Sahkan RUU IKN

221

JAKARTA (Garudanews.id) – Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN)  masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.  Dengan adanya peraturan tersebut, pemindahan IKN  dipastikan dapat segera terealisasi.

Sebab, RUU IKN sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk memulai langkah konstitusional pemindahan Ibu Kota, baik dalam penetapan anggaran APBN maupun pemindahan secara fisik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah memutuskan untuk segera memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa,  menurut rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) IKN menunggu RUU tersebut disahkan oleh DPR RI.

Suharso mengungkapkan, RUU pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan diajukan pada bulan Februari ini. “Kita lihatlah, mudah-mudahan kita bisa lakukan tahun ini,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan persoalan tersebut, Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) mendorong agar proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur segera terealisasi.

“Ini adalah salah satu bentuk lompatan luar biasa dan aksi nyata Presiden Joko Widodo yang pernah direncanakan oleh Presiden Soekarno,” kata Presiden Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (KP2IT) M. Ebit B.T. SH, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Menurut Ebit, keputusan ini (Pemindahan IKN) akan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI) Dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ibu Kota Negara di Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di KTI.

Oleh karena itu, Ia berharap secepatnya usulan rancangan UU Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah segera diproses dan disahkan oleh DPR.

“Kami akan mendorong dengan segala kemampuan dan kekuatan KP2IT agar secepatanya Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur,” tegas Ebit. (Edr)

Anda mungkin juga berminat