WNI Eks ISIS dan Permainan Politik Global

355

JAKARTA (Garudanews.id) – Keputusan pemerintah menolak  ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang terdampar di Suriah untuk kembali ke Tanah Air terus disorot publik. Dengan demikian kasus tersebut membuktikan bahwa Indonesia tengah terperangkap dalam permainan politik global.

Seperti hal yang sama juga  dialami dunia menghadapi konflik global yaitu ketika pascaperang dunia II terjadi perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) . Kedua negara adi daya  berkonflik karena ideologi yaitu liberal kapitalisme dengan komunisme.

“Akibat konflik yang menjadi korban justru negara negara yang menjadi boneka perang saat itu yaitu Korea, Vietnam, Jerman dan Indonesia (perang saudara). Jutaan rakyat jadi korban perang ideologi tersebut,” ujar pengamat kebijakan politik dari Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto kepada garudanews.id, Sabtu (15/2/2020).

Bambang menduga, pola perang sejenis yang saat ini diciptakan barat  yaitu pasca WTC atau menara kembar di bom. Skenario global  ingin menciptakan bahwa yang menjadi musuh bersama yaitu yang disebut  ” terorisme”. Adapun negara negara sebagai proxy  yang disasar negara  berpenduduk muslim yaitu di wilayah Timur Tengah.

Lebih lanjut, dikatakan Bambang, Hilary Clinton dalam suatu kesempatan menyatakan, bahwa ISIS  dibiayai AS  untuk membendung ekspansi Soviet di Afganistan. Seperti diketahu Proxcy ISIS melakukan teror di Libanon, Irak dan dewasa ini di Suriah.

Gerakan ISIS  berskala global merekrut orang orang di berbagai negara termasuk Indonesia. Imbas gerakan teroris internasional sampai di Indonesia.

“Di mana  beberapa tempat di Indonesia menjadi sasaran pengebomam para teroris tersebut misalnya di Bali , Jakarta dan Surabaya. Kelompok teroris tersebut mengaku berafiliasi dengan ISIS. Namun trend konflik global era pascaperang dingin yang menjadi musuh bersama adalah islam,” imbuh Bambang.

Karena itu, ucap Bamabang,  Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia tidak terlepas menjadi ajang konflik global tersebut. Hal tersebut sudah barang tentu bertujuan menciptakan instabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

Bukan rahasia, bahwa konflik global ada pengendalinya.  Para pengendali konflik global tersebut bertujuan menguasai dan mengambil sumberdaya minyak, tambang, uranium dan hutan tropis di negara dunia ketiga. Pengendali tersebut yakni para pebisnis yang tergabung dalam ‘British India Companny’ (Jhon Collemon, 2006)

“Efek domino konflik tersebut  pemerintah Indonesia menghadapi persoalan dimana rakyatnya sebanyak 650 orang terdampar di Suriah. Warga negara Indonesia terdampar berada di camp sebagian minta dipulangkan. Desakan kelompok masyarakat agar memulangkan dan bahkan sebagian besar menolak,” ucap Bambang.

Oleh karena itu, Ia berpendapat, pemerintah harus melakukan kebijakan strategis. Karena opsi memulangkan atau menolak memiliki resiko yang sama besarnya. Karena itu pemerintah agar menghitung secermat mungkin terhadap kedua pilhan tersebut.

Sebelumnya, Guru Besar  Hukum Pidana Prof Gayus Lumbuun mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa serta-merta memutuskan menolak kepulangan 689 WNI eks ISIS hanya lewat rapat terbatas. Sebab,  pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima kepulangan ratusan WNI itu harus melalui proses hukum di pengadilan.

Mantan hakim Mahkamah Agung (MA) ini juga mendorong pemerintah agar masalah ini ke pengadilan, sehingga mendapatkan putusan yang adil.

“Jadi, nanti hakim yang memutus, mana bisa presiden memutus di dalam ratas. Itu urusan hakim. Jadi, ada keadilan yang dibangun sebagai negara hukum,” ucapnya, Rabu (12/2/2020) lalu,

Oleh karena itu, lanjut gayus, Jokowi selaku kepala negara, mesti melaksanakan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Adapu dalam Pasal 1 UUD 1945 tertulis, antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, ia mengaku tak sepakat keputusan yang diambil Presiden dengan menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Di sisi lain, ia menerima alasan pemerintah menolak pemulangan ratusan WNI eks ISIS itu, salah satunya, untuk melindungi sekitar 267 juta penduduk RI. Akan tetapi, cara melindungi ini harus melalui penegakkan hukum. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat