Hakim Diminta Bebaskan Terdakwa Pengerusakan Pagar

1.784

Oleh: Muh. Erry Satriyawan (PengacaraTerdakwa Pengerusakan Pagar)

Sidang lanjutan perkara No.Reg. Perk. 12/Pid.B/2020/PN.Sbw kembali dilaksanakan pada Senin  (23/3/2020) di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Sidang dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Kuasa Hukum para terdakwa inisial FJ, M dan YH.

Adapun kronologis kasus ini hingga ke meja hijau di awali dengan para terdakwa dan keluarganya pada tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 09.30 berniat melakukan pemagaran di lokasi Parapat Sapuin Jalan Samota Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang menurut terdakwa FJ lokasi tersebut adalah Tanah warisan.

Setibanya dilokasi para terdakwa melihat ada tiang pagar beton yang berdiri, karena tidak pernah merasa memasang pagar sebelumnya, akhirnya para terdakwa mendorong 14 tiang pagar tersebut dengan tangan kosong yang selanjutnya melakukan pemagaran baru dibagian depan.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan spontan, tanpa niatan sebelumnya, karena terdakwa yakin bahwa lokasi tersebut adalah peninggalan Alm Facruddin yang merupakan ayah kandung terdakwa FJ dan seluruh ahli waris tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan hak kepemilikan kepada siapapun atau memasang tiang pagar beton pada lokasi tersebut. Bahwa keyakinan terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Fachruddin dikuatkan setelah mendapatkan bukti-bukti sporadik, Surat Keterangan Tanah, SPPT dan Persil yang seluruhnya atas nama Fachruddin.

Bahwa terdakwa semakin yakin terhadap dokumen tersebut tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Alm. Fachruddin dan seluruh ahli waris kepada pihak manapun dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan inisial MLS, yang berisikan pernyataan mengaku khilaf telah menjual tanah milik Alm.

Fachruddin kepada B pada tahun 1999 tanpa ijin pemilik tanah/ahli waris, dimana Surat Pernyataan tersebut telah dibukukan pada Buku Daftar Surat Dibawah Tangan pada Notaris Mahkamah Iqbal Perdana Putra, S.H, M.Kn tanggal 19 Juli 2019 dengan saksi MNM dan H.

Bahwa terhadap temuan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen diatas, Terdakwa  telah membuat Laporan Pengaduan tanggal 22 April 2019 dan terhadap laporan tersebut pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa I telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan nomor SP2HP/174/VI/2019/Reskrim.

Kemudian dalam point 2  menjelaskan bahwa laporan pengaduan saudara pada tanggal 22 April 2019, setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat/Dokumen namun hingga saat ini tidak ada  perkmbangan terhadap SP2HP tersebut.

Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa yang mendorong tiang pagar beton, saudara IE yang merasa jadi korban karena  telah membeli tanah tersebut tanggl 4 Januari 2019 bersama-sama saudara SA.

Sehingga terhadap tindakan para terdakwa, korban IE melakukan pelaporan di Kepolisian Resort Sumbawa dengan Laporan Polisi Nomor LP/332/VI/2019/SPKT Tanggal 17 Juni 2019, dan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi,  para terdakwa dinaikan statusnya menjadi tersangka dengan dugaan tindak pidana Pengerusakan.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 12/Pid.B/2020/PN.Sbw tanggal 20 Januari 2020, dan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Nomor: B-85/N.2.13/Epk.2/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 (Acara Pemeriksaan Biasa) para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunaakan pasal alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Bahwa dalam persidangan JPU telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi inisial IE, Y, MA, dan A  serta Kuasa Hukum para terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi inisial HS, B, dan JS. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum melalui surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-14/SBAR/2020 tertanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum Sdr. Jefry G. Lokopessy, S.H menyatatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Terhadap tuntutan tersebut melalui salah satu kuasa hukum para Terdakwa Muh. Erry Satriyawan, S.H, CPCLE telah membacakan Nota Pembelaan pada persidangan tanggal 16 Maret 2020. Dalam nota pembeleaan tersebut  dalam kesimpulannya mengungkapkan:

 

  1. Bahwa tidak semua tindak kekerasan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan Pasal 170 ayat (1) Kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan bahwa para terdakwa yang melakukan tindak pidana pidana punya niat ingin membuat kakacauan  sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Sehingga berdasarkan fakta persidangan terhadap tindakan para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan masyarakat terganggu dan mengganggu ketertiban umum, terlebih para terdakwa tidak memiliki niat sedikitpun melainkan hal tersebut dilakukan dengan spontan.
  2. Bahwa ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum bukan diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan. Sehingga tindakan para terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut, dengan unsur terang-terangan/terbuka sama sekali tidak masuk dalam kejahatan mengganggu ketertiban/ketenangan umum karena lokasi tersebut jauh dari keramaian dan masyarakat tidak terusik.
  3. Bahwa tiang pagar beton berdiri sendiri-sendiri, dan disaat para terdakwa mendorong tiang pagar beton, masing-masing terdakwa melakukannya sendiri-sendiri bukan menyatukan kekuatan dengan tenaga bersama kemudian mendorong masing-masing tiang beton.
  4. Bahwa para terdakwa tidak melakukan perobohan tiang pagar beton dengan kekerasan, melainkan hanya menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong sampai jatuh ditanah, terlebih pagar tersebut tidak dalam keadaan hancur dan rusak
  5. Bahwa terhadap tindakan para terdakwa yang mendorong tiang pagar beton dengan tangan kosong sama sekali tidak membikin tak dapat dipakai terlebih menghilangkan tiang pagar tersebut, karena tiang pagar beton tersebut masih dapat dipakai dan tinggal digali untuk dipasang kembali.

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

  1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya;
  2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-14/SBSAR/01/2020 pada perkara pidana No.Reg. Perk 12/Pid.B/2020/PN.Sbw
  3. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
  4. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
  5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Para Terdakwa
  6. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.
  7. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menjelang sidang putusan kasus ini, pengacara para terdakwa Muh. Erry Satriyawan, S.H, CPCLE, Abdul Kadir, S.H, dan Syamsuddin, SH meminta kepada korban dan seluruh keluarganya untuk tetap bersabar dan tetap menjaga kondusifitas hingga putusan nantinya dibacakan.

Secara terpisah terhadap upaya hukum lainnya, baik mengawal Laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen jual beli yang saat ini sedang berproses di Polda NTB dan upaya perdata akan kami ambil langkah hukum secepatnya pasca putusan nantinya ucap Kusnaini, SH di Kantor Law Firm Telusula Indonesia. (hrm)

 

Anda mungkin juga berminat