Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Terancam Diulang

142

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Pemilihan Wakil Bupati Bekasi terancam diulang. Karena ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kepada panitia pemilihan tidak dilaksanakan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan mengatakan, jika hasil pemilihan Wakil Bupati Bekasi tidak diterima, maka proses pemilihan harus diulang dari awal kembali.

“Dari awal lagi, bikin panlih (panitia pemilihan) lagi. Bisa tetap yang itu kalau ketua dewan menganggap panlih ini kredibel. Namun proses pemilihan yang kemarin dilakukan dari awal lagi dan harus Bupati Bekasi yang menyerahkan langsung rekomendasi Wakil Bupati Bekasi ke DPRD,” kata Dani, Kamis, (2/4/2020).

Dani mengatakan, sejak awal Pemprov Jabar Jabar telah mengingatkan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menunda proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022. Namun DPRD kekeuh melakukan pemilihan pada Rabu (18/3/2020) lalu.

“Saya juga tidak mempersoalkan hal itu walau tidak digubris mereka (DPRD). Namun yang pasti itu telah menjadi catatan tersendiri bagi kami,” ujarnya.

“Kita sudah laporkan ke Mendagri. Kita juga sudah berupaya meminta penundaan. Minta kelengkapan ini dan itu. Tapi tetap bergulir. Maka langkah terakhir kita sampaikan ke Mendagri. Mendagri pasti akan melakukan hal yang sejalan dengan kita. Kita berikan warning tidak dijalankan, ya kita laporkan ke pusat,” lanjutnya.

Hasil dari pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Bekasi sudah dibahas di Pemprov Jabar. Termasuk hasil pembahasan kronologis tahapan dan kegiatan pemiihan sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Barat.

“Yang intinya kita melaporkan kronologis apa yang sudah kita lakukan. Sesuai peraturan perundang-undangan dan mencoba menyampaikan aturannya seperti ini. Ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi tetap dilanjutkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Pemprov Jabar telah menerima laporan hasil pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Hanya saja, dokumen yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi itu bukan dokumen asli, melainkan foto kopi.

“Hasil laporan dokumenya hanya foto kopi saja. Saat ini kita sedang meminta naskah aslinya. Dokumen dari ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu berisi laporan hasil pemilihan. Walaupun dikaitkan dengan rekomendasi tidak dilanjutkan dari provinsi, berikutnya kita lanjutkan ke Kemendagri,” ungkapnya. (Sgy)

Anda mungkin juga berminat