Kuasa Hukum Terdakwa Kasus KUA Labangka Hadirkan Saksi Ahli dari UNRAM

259

SUMBAWA (Garudanews.id) – Sidang ke 12 kasus dugaan korupsi pembanguna Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dengan terdakwa MF dan JS, pada Selasa (19/5/2029) kemarin kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Agenda persidangan tersebut dalam rangka mendengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa MF, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Profesor Gatot Dwi Hendro Wibowo.

Kuasa Hukum Terdakwa MF, Febriyan Anindita, SH mengatakan, bahwa pihaknya perlu menghadirkan Ahli di bidang Administrasi Negara agar dapat menjelaskan pandangan hukumnya atau pokok-pokok pikirannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

“Dalam hal ini berbicara mengenai kebijakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh seorang Pebajat Tata Usaha Negara yang ada kaitannya dengan tugas serta tanggung jawab terhadap seorang yang berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” kata Febry kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).

Selain itu, kata Febry, bahwa pokok pikiran Ahli yang khususnya berbicara mengenai tahapan-tahapan administrasi seorang pejabat adalah suatu hal yang sangat penting untuk didengarkan bersama di dalam persidangan.

“Hal itu bertujuan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa MF selaku PPK merupakan tindak pidana atau kesalahan administratif dan apakah persoalan ini merupakan kewenangan atau ranah Pengadilan Tipikor atau tidak,” tegas Febry.

Seperti diketahui, persidangan yang mempertemukan antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa selaku Penuntut Umum dengan masing-masing Kuasa Hukum Terdakwa yang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim di antaranya Sri Sulastri, SH., MH selaku Hakim Ketua dan Fathur Rauzi, SH., MH dan Abadi, SH selaku Hakim Anggota. (Hrm/Hnn)

Anda mungkin juga berminat