Anggota Tim Verifikasi Pilwabub Bekasi Dapati Temuan yang Mengagetkan

118

BEKASI (Garudanews.id) – Setelah mengklarifikasi Bupati Bekasi, Tim Verifikasi langsung melakukan kegiatan serupa terhadap ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan Panitia Pemilihan atau Panlih Wakil Bupati Bekasi.

Dari hasil verifikasi ketua DPRD dan Panlih, tim verifikasi mendapati temuan yang menjadi catatannya untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri. Di antaranya tidak diterimanya surat rekomendasi yang baru dari Partai Golkar.

“Semua kami cek. Kenapa yang (surat rekomendasi) Nasdem diterima, tapi yang dari Golkar tidak diterima. Itu menjadi catatan kami juga,” kata Anggota Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai mengklarifikasi ketua DPRD dan Panlih Wakil Bupati Bekasi, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Selain temuan tersebut, tim verifikasi juga mengklarifikasi beberapa hal. Seperti tahapan pendaftaran calon Wakil Bupati Bekasi, usulan yang tidak melalui Bupati Bekasi dan soal kesepakatan dua nama calon Wakil Bupati Bekasi.

“Penjelasan dari ketua DPRD dan Panlih seperti apa soal tahapan pendaftaran. Penjelasan usulan yang tidak melalui bupati juga seperti apa. Kemudian soal kesepakatan juga seperti apa penjelasannya. Itu semua kami catat,” katanya

“Kami tidak menyinkronkan. Tapi memetakan apa yang menjadi pembeda dan latar belakangnya. Karena semua punya tafsir. Anggota tim ini tidak men-judgement mana yang paling benar dan mana yang salah. Jadi nanti dari semua tafsir itu kami himpun dan kami sampaikan ke Kemendagri. Nah nanti Kemendagri lah yang akan menentukan,” tambahnya.

Saat di DPRD Kabupaten Bekasi, tim juga melakukan verifikasi memeriksa  beberapa dokumen. Seperti surat menyurat dari Panlih ke ketua DPRD dan surat dari DPRD ke partai koalisi.

“Kalau terkait surat jawaban dari provinsi soal diminta untuk menunda pemilihan, pada intinya mereka (Panlih) apapun yang dilakukannya mengikuti Tatib DPRD. Makanya tadi kami tanyakan juga mengapa aturan di Tatib seperti itu? Sementara di undang-undangnya seperti ini. Itu kami catat juga,” katanya.

Tim verifikasi juga mempertanyakan soal berkas salah satu calon Wakil Bupati Bekasi Tuti Nurcholifah Yasin ke Panlih. Hasil klarifikasi, kata Dani, Panlih mengaku berkas tersebut diterima dari partai pengusung.

“Berkas (Tuti Nurcholifah Yasin) dari tingkat DPD. Kalau menurut pendapat mereka (Panlih) itu sah. Kalau menurut pengakuan Panlih (berkas) sudah terpenuhi semua. Besok ini semua kami sampaikan ke gubernur, dan minggu depan sudah ke Kemendagri,” katanya.

Lelaki yang juga menjabat sebagai kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, tim verifikasi berfungsi menghimpun pandangan-pandangan dari berbagai pihak yang terkait. Hasil dari verifikasi disampaikan ke Kemendagri untuk diputuskan hasilnya.

“Hasilnya Mendagri yang memutuskan. Hasilnya bisa berbagai kemungkinan. Apakah hasilnya diterima, bisa tidak diterima, bisa diulang atau dilengkapi sebagian. Itu tergantung Mendagri,” ungkapnya. (Sgy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda mungkin juga berminat