Oligarki Politik Jadi Anomali Demokrasi di Indonesia

169

JAKARTA (Garudanews.id) – Diektur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto, mengungkapkan anomali oligarki partai politik tengah menguat dalam mengendalikan pemerintahan di Indonesia. Baik di kalangan eksekutif, legeslatif dan yudikatif.  Padahal dalam ajaran “Trias Politika“ ketiganya memiliki fungsi  saling kontrol  dalam menjaga keseimbangan  (check and balance of power). Namun secara empiristik bisa terjadi ketidak seimbangan kekuasaan (unbalance power).

“Salah satu contoh konkrit yang baru baru ini terjadi, yaitu pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara  dan Stabilitas  Keuangan menjadi  Undang-Undang dengan mulus,  tanpa perdebatan yang berarti  di parlemen  sebagai indikasi  terjadinya anomali oligarki di Indonesia,” ujar Bambang kepada garudanews.id, Jumat (26/6/2020).

Padahal, kata Bambang, Perppu tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi atau (MK) oleh para tokoh dan kekuatan elemen masyarakat  yang  saat ini persidangannya masih berlangsung. Artinya keputusan yang cepat mengindahkan suara rakyat yang berada di luar parlemen.

Demikian pula  masyarakat yang kritis pada umumnya  menduga bahwa gugatan  materi pokok Perppu tersebut melalui  persidangan yang  melelahkan pada ahkhirnya akan  ditolak sebagian atau seluruhnya oleh hakim MK.

Mekanisme  ketatanegaraan yang formalistik  tersebut, lanjut Bambang,   dinilai akan  membuktikan  kuatnya “Oligarki Partai Politik” dalam memberikan  dukungan tanpa reserve terhadap pemerintahan eksekutif, bersama partai koalisinya.

Bambang mengungkapkan, dalam terminologi oligrki secara harafiah yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh “kelompok kecil elit”.  Keberadaan elit tersebut berada dipucuk pimpinan partai politik dan kelompok penekan lain yang berpengaruh.   Karena itu disebut “Oligarki Partai Politik” atau oligarki politik,

“Mengutip pemikiran Jeffrey A Winters dalam bukunya “ Oligarhy”  menjelaskan bahwa oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal yang tidak terbatas. Kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Dengan demikian oligarki selalu berorientasi memainkan kekuasaan sesuai dengan keinginan para elite dan kelompoknya,” ujar Bambang.

Karena itu, Bambang menggarisbawahi bahwa tidak mengherankan jika pratik oligarki  politik tidak hanya terhadap  pengesahan Perppu saja, akan tetapi juga  pengesahan draf RUU Haluan Ideologi Pancasila yang kontroversi dan menghebohkan  masuk dalam “program legeslasi nasional”  yang tidak banyak diketahui publik.

“Karena itu banyak kalangan yang menilai sepak terjang ‘oligraki partai politik’ semakin merugikan  kepentingan public,” katanya.

Padahal  partai politik  sering disebut sebagai  tiangnya demokrasi.  Bahkan salah satu  prasyarat negara demokrasi harus memiliki  partai politik. Dengan demikian esensi yang melekat pada diri  partai politik yakni  demokrasi.

Untuk itu jika fungsi partai politik dijalankan dengan efektif maka   proses demokratisasi menginternalisasi  kedalam kelembagaan politik di  pemerintahan.

“Karena itu fenomena politik oligarki memiliki kecenderungan merusak dan mengancam  demokrasi  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.  (red)

 

Anda mungkin juga berminat