Akankah Marahnya Presiden dapat Memicu Kinerja Para Menterinya?

139

JAKARTA (Garudanews.id) – Di tengah memanasnya suhu politik di Indonesia akibat meluasnya demostrasi massa ponolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di wilayah Indonesia, belum mereda.  Tiba tiba dikejutkan marahnya presiden kepada para pembantunya pada sidang kabinet seminggu yang lalu.

“Kemarahan presiden seiring dengan kejengkelan publik kepada pemerintah mengenai kondisi ekonomi akibat pandemi Covid 19 belum kunjung menggeliat,” ujar direktur eksekutif Center of Public Pokicy Studies (CPPS) Bambang Istianto kepada garudanews.id, Rabu (1/7/2020).

Bambang mengatakan, dalam teori manajemen pada dasarnya dikenal “manajemen by angry”. Ketika organisasi diguncang krisis maka pemimpin harus mengeluarkan jurus pamungkas yaitu melecut anggotanya bangkit dengan  kata kunci “marah”.

Bagi masyarakat Indonesia yang feodalsitik tentunya  terkejut dan malu ketika ketika “sang raja” marah akibat titahnya  tidak dipenuhi oleh para punggawanya. Kemarahan presiden tersebut menjadi spekulsasi poltik yang hingar bingar, terutama terkait dengan pernyataan serius presiden mengenai “reshuffle kabinet”.

“Masyarakat sebenarnya menanti terjadi perubahan besar secara cepat terhadap sektor ekonomi terutama UMKM setelah pemerintah memegang senjata Perppu Nomor 1 tahun 2020. Sayangnya  senjata sakti tersebut  kurang dimainkan dengan elegan oleh para pembantu presiden,” tandas Bambang.

Karena itu, kata Bambang, jika sektor ekonomi UMKM menggeliat dipastikan akan terjadi perubahan supply dan demand kegiatan ekonomi masyarakat.

“Saatnya roda pemerintahan bergerak cepat.  Para menteri sebagai komandan lapangan sudah seharusnya membuat  gebrakan yang luar biasa sesuai  situasinya yang sifatnya  exstra ordanary,” ucap Bambang.

Bambang mengatakan, masyarakat  menjadi  cemas ketika pemerintah  memiliki kekuatan penuh (power full) baik terhadap legeslatif dan yudikatif untuk itu tidak ada alasan lain kecuali “recovery  ekonomi”  cepat  pulih,   jika perlu digenjot habis.

“Memang berbagai  kalangan mengingnikan agar performance kabinet berubah terutama  yang membawahi bidang ekonomi. Dibutuhkan orang yang tidak hanya ahli di bidangnya akan tetapi juga memiliki jiwa petarung baik di dalam negeri maupun  di pentas global,” katanya.

Bambang mengungkapkan, orang  pemberani dan risksiker  umumnya mampu memecahkan masalah di saat genting. Meskipun reshuffle kabinet menggoyang harmoni koalisi partai politik, namun presiden pada periode kedua yang “tidak ada beban”  bisa menepis sekat sekat politik tersebut.

Demikian pula tidak kalah urgennya yakni kesempatan ditengah konflik Amerika Serikat dengan Cina Indonesia harus berani ambil peran strategis.  Memainkan kepentingan dagang  kedua negara tersebut terhadap kawasan laut Cina Selatan yang menjadi otoritas Indonesia yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda.

Karena itu, dia berpendapat, urgensi menguasai “geo politik dan geostrategi” sekaligus harus menjadi prioritas kebijakan politik luar negeri yang mendesak saat ini.

“Untuk itu menghadapi kedepan era deglobalisasi Indonesia harus tampil menjadi negara yang berdikari dan berdaulat,” tegasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat