DPRD DKI Sorot Kinerja Kadis Bina Marga

119

JAKARTA (Garudanews.id) – Rencana eksekusi pembongkaran lahan di wilayah Cakung, Jaktim oleh Dinas Bina Marga, menuai protes. Sebab pembebasan lahan itu menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

Banyak orang spekulasi terkait rencana pembebasan lahan untuk pelebaran jalan alteri Bekasi Raya di tahun 2019 itu, karena seharusnya proyek itu ada di wewenang Pusat dalam hal ini Kementerian PU.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengingatkan kepada Kadis Bina Marga, agar tak menghamburkan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah, untuk proyek kolong Tol Sunter-Pulogebang yang titik lokasi proyeknya ada di Cakung. Apalagi, saat ini tengah pandemi covid-19, sehingga lebih baik anggaran difokuskan untuk hal yang lebih mendesak, seperti penanganan Covid-19.

Selain itu, banyak warga yang memprotes pembebasan karena mereka belum menerima ganti rugi yang adil.

“Karena proyek itu menjadi kewajiban pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU atau Badan Pengelola Jalan Tol. Pemprov DKI tak semestinya buang-buang duit yang begitu besar. Apa lagi warga banyak yang memprotes karena tidak mendapat ganti rugi yang layak,” kata Sugiyanto kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).

Sugiyanto yang juga Mantan Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi ini mengatakan, banyak contoh jika proyek penataan kolong tol merupakan tanggungjawab dari Kementerian PU dan bukan Pemprov DKI. Salah satunya adalah proyek penataan kolong Tol Becakayu (Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Kementerian PU.

Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan arteri di bawahnya dan perbaikan fisik jalan arteri ditanggung semua oleh Badan Usaha Jalan Tol. Tidak sedikitpun menggunakan anggaran pemda DKI.

“Seharusnya untuk Tol Cakung-Pulogebang juga berlaku sama. Jika Dinas Bina Marga DKI tetap ngotot menggarap proyek yang jelas-jelas bakal merugikan keuangan daerah, maka patut diduga telah terjadi permainan,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga angkat bicara. Ketua fraksi PDI Perjuangan itu menilai, untuk saat ini Pemprov DKI memang harus memprioritaskan penanganan Covid-19, dibanding proyek-proyek yang tidak mendesak. Terlebih, jika anggarannya sangat besar hingga mencapai ratusan miliar.

“Alokasi anggaran harus berdasarkan skala prioritas dan yang paling mendesak. Jangan sampai terjadi pemborosan anggaran,” tegas Gembong.

Sementara, anggota komisi D DPRD DKI Muhayar RM mengungkapkan memang proyek tol itu program pemerintah pusat. Untuk pembebasanya menjadi program kementrian PUPR dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

“Untuk pembebasan yang menjadi program dinas Bina Marga masih banyak yang belum terselesaikan pembayarannya. Jika belum diselesaikan pembayaran dan pembebasannya, jangan di gusur dulu. Libatkan masyarakat dalam pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur,” katanya. (Ian)

Anda mungkin juga berminat