Ketua DPRD Cabut Kesepakatan Pilwabup Bekasi Diulang

104

BEKASI (Garudanews.id) – Pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati atau Pilwabup Bekasi yang sudah digelar beberapa waktu lalu diputuskan untuk diulang. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat bersama di Kementerian Dalam Negeri pada 22 Juli 2020 lalu.

Pertemuan tersebut menghasilkan enam poin kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Secara umum dari hasil pertemuan tersebut disepakati Pemilihan Wakil Bupati Bekasi diulang.

Hasil pertemuan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir. Termasuk Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Namun beredar kabar jika Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha mencabut dan membatalkan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara tersebut. Keputusan untuk mencabut kesepakatan ini disampaikan melalui surat dengan nomor : 170/970-DPRD, perihal : Tanggapan/Bantahan Atas Berita Acara Rapat Fasilitasi Pengisian Jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Surat tertanggal 24 Juli 2020 itu ditujukan ke Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian ditembuskan ke staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, serta staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan.

Dalam surat bantahan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha itu, ada tiga poin yang disampaikan. Di antaranya pada poin ketiga yang secara umum menyebut mencabut dan membatalkan persetujuan yang telah ditandatangani dalam berita acara.

Untuk alasannya, pada poin ke dua Ketua DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan secara umum dalam kondisi kurang sehat sehingga melakukan kekeliruan dengan menandatangani isi berita acara tersebut. Disebutkan juga, kalau pada poin A di berita acara tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan dalam rapat.

Menanggapi itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menilai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi tidak memiliki itikad yang baik.

“Bahwa dia (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi) menarik kesepakatan. Padahal sudah ditandatangani. Itu itikad yang kurang baik dan secara moral dipertanyakan. Karena dalam pertemuan itu kita sudah membahas. Pilwabup Bekasi itu banyak kelemahan yang dilakukan DPRD,” katanya.

“Berita acara ini dibuat adalah bagian dari itikad baik yang kita tuntut. Ini suatu komitmen apa yang akan dilakukan setelah ini dari DPRD Kabupaten Bekasi. Karena Kemendagri sangat serius, pejabat eselon II hadir,” tambahnya.

Eni mengatakan, pelaksanaan Pilwabup Bekasi diminta untuk diulang karena legitimasi pejabat yang terpilih nanti bakal dipertanyakan kembali.

“Semua jabatan negara harus diperoleh dengan cara yang sah,” katanya.

Dengan munculnya surat mencabut kesepakatan tersebut, kata Eni, pihaknya akan memanggil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kembali ke soal penarikan surat itu, maka sesuai berita acara kesepakatan di poin 6, maka Pemprov akan memanggil. Kita tugasnya memediasi, memasilitasi, pembinaan dan pengendalian. Maka fungsi-fungsi itu yang akan kita lakukan,” ungkapnya.

“Kemarin itu yang berita acara yang disepakati di Kemendagri itu sudah sangat smooth ya. Kami sih syarat administrasi itu harus dipenuhi. Surat rekomendasi itu harus melalui bupati. Kalau itikadnya baik, DPRD bakal bentuk Panlih lagi, dan kita harus lakukan pengulangan administrasi biar legitimate. Kepentingannya itu kepentingannya Bekasi. Kalau mereka berseri keras seperti itu kapan selesainya, dan sampai kapan Bupati Jomblo terus, ” lanjutnya.

Pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri ini juga dihadiri oleh staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan, Sekda Jawa Barat, Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat