Pansus 5 Temukan 465 Sertifikat TKD se-Kabupaten Bekasi

140

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Pansus 5 DPRD Kabupaten Bekasi saat ini sedang bertugas melakukan pembahasan Perubahan Status Desa Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan. Dalam tiga minggu perjalanan pembahasan, Pansus 5 berhasil mengungkap dan menemukan 465 Sertifikat TKD se-Kabupaten Bekasi.

Sekretaris Pansus 5 DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, pihaknya dari awal memang keras mempertanyakan kaitan aset Desa Setiaasih terlebih dahulu, khususnya Tanah Kas Desa (TKD) Desa Setiaasih.

“Berangkat dari situlah pembahasan kami melebar, kita terus maraton dan berhasil menemukan sebanyak 465 sertifikat TKD se-Kabupaten Bekasi, dengan luasan total sekitar 6.448.506 meter persegi atau sekitar 644,8 Hektar,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam pembahasan Pansus 5 ini, kata dia, pihaknya memang tidak terburu-buru membahas pasal per pasal, tetapi mengedepankan penyelamatan aset Desa Setiaasih terlebih dulu. Hal tersebut kata dia menjadi pertimbangan utama karena pihaknya tidak mau terulang Desa berubah menjadi Kelurahan, tetapi aset Desa termasuk TKD-nya tidak jelas ujung rimbanya.

Untuk Desa Setiaasih, Pansus 5 sudah menelusuri dan menemukan 36 Buku Sertifikat TKD Desa Setiaasih, yang mana luas TKD Desa Setiaasih kalau dihitung sekitar 39 Hektar. Dimana dari 36 buku sertifikat tersebut, sebanyak 21 buku sertifikat tahun 2019, seluas sekitar 26 Hektar lebih yang lokasinya di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi.

Sisanya ditemukan 15 Buku Sertifikat tahun 1996 seluas 12 Hektar lebih berlokasi di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran. “Dari semua buku sertifikat TKD Desa Setiaasih yang kita temukan, semuanya sudah atas nama Pemerintah Desa Setiaasih sebagai Nama Pemegang Hak,” jelas Nyumarno.

Atas temuan 465 buku sertifikat Tanah Kas Desa ini, DPRD Kabupaten Bekasi mendesak dan merekomendasikan Bupati Bekasi untuk menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Penelusuran Aset Desa. “Ada sertifikatnya, telusuri dimana fisik tanahnya, kemudian pemanfaatannya oleh siapa, harus jelas agar tidak beralih fungsi dan semua harus diatur dalam Perdes jika dimanfaatkan oleh pihak lain,” tegasnya.

Hal tersebut menurutnya penting sebagai tanggungjawab Pemkab Bekasi dalam penyelamatan aset desa, meskipun amanah dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2016 kewenangan pengelolaan aset desa adalah ada pada desa.

“Selain untuk penyelamatan TKD, juga membantu menjaga rekan-rekan yang menjabat sebagai Kepala Desa agar terhindar dari konsekuensi pidana karena hilang atau beralih fungsinya Tanah Kas Desa,” pungkas Nyumarno. (red)

Anda mungkin juga berminat