Ketum PAR Desak Penegak Hukum Penjarakan Penilap Anggaran Dana Covid-19

167

KAB.BOGOR (Garudanews.id) – Pandemi Covid-19 yang melanda sejumlah negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, membuat pemerintah melakukan sejumlah kebijakan dalam rangka mengatasi dampak ekonomi akibat virus yang telah memakan ribuan korban jiwa tersebut.

Kebijakan yang diambil pemerintah di anataranya dengan terbitnya Undang Undang No 443/432/kpts/per-UU/2020 dan Perppu No 60 Tahun 2020 hingga membentuk Gugus Tugas Covid-19 dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun sayangnya di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi tersebut, masih ada saja oknum yang mengambil keuntungan pribadi, seperti pemotongan aggaran daerah melalui kelurahan hingga mencapai 30 sampai 35% disalurkan melalui pengelolaan paguyuban kelurahan setempat untuk disumbangkan kepada masyarakat lingkunganya sendiri.

Terkait dengan persoalan tersebut, Ketua Umum Pengembangan Aspirasi Rakyat (PAR) Khotman Idris mengecam tindakan oknum yang “menyunat” anggaran Covid untuk bantuan masyarakat tersebut.

“Dalam penangan Covid-19 virus yang mematikan ini, tentu kita semua harus bisa berempati kepada msyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi ini. Selain itu harus menaati aturan dan Undang-Undang protokol Covid,” ungkap Khotman yang juga ketua Internal bidang pengawasan Garda Bela Negara Nasional ini seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2020)

Khotman menegaskan dengan terbentuknya paguyuban pada dasarnya sudah baik, sepanjang dalam penyaluran bantuan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Covid itu tepat sasaran.

“Tapi apabila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum paguyuban itu, maka seyogyanya itu sudah masuk ranah hukum. Oleh karenanya kami mendorong agar penegak hukum menangkap dan memenjarakan oknum penilep dana bantuan tersebut,” tegas Khotman. (Dod)

Anda mungkin juga berminat