Antisipasi Pemadaman Bergilir, Bupati Keluarkan SK Penetapan Tanah Pembangunan Gardu

0
117
PT.PLN Persero/Ist

SUMBAWA (Garudanews.id) – Untuk mengantisipasi pemedaman bergilir yang terjadi di Kabupaten Sumbawa akhirnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Sumbawa HM Husni Djibril mengeluarkan SK Nomor 1120 tahun 2018  tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2×50 MW) di Kabupaten Sumbawa pada 3 oktober 2018 lalu. Lokasi tersebut berada diwilayah timur Kabupaten Sumbawa yakni perbatasan antara Kecamatan Plampang dan Empang.

Kabag Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kasubag Pengadaan Tanah Surbini yang dikonfirmasi media ini, belum lama ini, mengatakan bahwa Pemda melaui tim persiapan pengadaan tanah sudah selesai. Dan saat ini dalam tahap persiapan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Sumbawa  tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan PLTU Sumbawa 2.

” Dalam pembangunan PLTU Pemerintah telah mengumumkan penetapan lokasi tanah tersebut. Dan itu menandakan kegiatan tim persiapan pengadaan tanah ini sudah selesai. Selanjutnya Pemda Sumbawa melalui tim persiapan pengadaan tanah akan menyerahkan seluruh dokumen tahapan pelaksanaan pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan pengadaan tanah yaitu PT PLN persero unit induk pembangunan nusa tenggara di Mataram,” katanya.

Dokumen tersebut sebagai bahan usulan nanti oleh pihak PT PLN untuk mengajukan tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil, yang akan dilaksanakan oleh kanwil BPN NTB.

Menurutnya, luas lahan yang dibutuhkan untuk PLTU Sumbawa 2 seluas 37,77 hektar, yang terdiri dari tanah dluntuk pembangunan PLTU seluas 35 hektar, tanah yang digunakan untuk jalan masuk ke PLTU sekitar 2,77 hektar.

Sedangkan warga yang terkena dampak dari rencana pembangunan PLTU tersebut sekitar 70an orang. Dari hasil konsultasi publik dan sosialisasi yang telah dilakukan, semua masyarakat sangat mendukung rencana pembangunan PLTU dimaksud.

“Akan tetapi pengukuran belum dilakukan sebab menjadi kewenangan kanwil BPN. Pada Saat pengukuran diminta afar semua masyarakat hadir supaya dapat mengetahui batas-batasnya,”  pinta Surbini.

Pihaknya berharap agar dalam tahap pelaksanaan nanti dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ketika nanti ada perselisihan terkait dengan kepemilikan tanah. (Her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here