Kepala Sekolah Keluhkan Pembelian Buku Pedoman Pendidikan

Ada dugaan intervensi dari penegak hukum

232

TANGERANG (Garudanews.id) – Sejumlah kepala sekolah dasar negeri seluruh Kabupaten Tangerang mengeluhkan adanya kewajibkan harus membeli buku pedoman pendidikan yang dinilai harganya bakal memberatkan siswa.

“Saya sangat kecewa sekali dengan dinas pendidikan di Kabupaten Tangerang yang telah mewajibkan membeli buku tentang pedoman perpustakaan yang tidak bisa di SPJ-kan. Selain itu, harganya mencapai dua juta rupiah,” ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya, Jumat (24/5).

Menurutnya, tahun ini merupakan tahun ketiga, dimana, kepala sekolah harus mengeluarkan kocek  pribadi.

“Saya pun sempat bingung kang harus berbuat apa lagi dan tak dapat menolaknya. Karena ada dugaan keterlibatan oknum penegak hukum dalam pengadaan  buku tersebut,” ungkapnya kembali.

Bahkan,  yang lebih parah, kata dia, pihak kepala sekolah  dibebeni lagi untuk membayar Rp700 ribu untuk acara worksoop yang menurut informasi dari pihak Dinas Pendidikan, itu merupakan instruksi dari Kemendikbud pusat.

“Coba hitung saja, kalau jumlah sekolah dasar baik negeri maupun  swasta di Kabupaten Tangerang 1.305 sekolah, berapa dana yang akan terkumpul,” tutur dia.

Sementara itu menurutnya kembali, bahwa dua tahun yang lalu juga berturut turut pihak kepala sekolah telah mengeluarkan biaya Rp1,5 juta rupiah untk membeli buku tentang Narkoba dan buku Anti korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta kepada Bupati Tangerang segera memanggil pihak dinas pendidikan.

“Karena berdasarkan informasi yang dihimpun ada dugaan keterlibatan lembaga penegak hukum yang mengintervensi kepala sekolah untuk mewajibkan membeli buku dari salah satu oknum. Ini jelas akan merusak tatanan. Baik lembaga hukum maupun lembaga pendidikan,” ujar Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun kepada garudanews.id, Sabtu (25/5).

Jonly mengungkapkan, mekanisme Pembelian, Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2018 ada dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2018.

“Jadi pihak dinas pendidikan  tidak bisa melakukan tindakan sekehendaknya tanpa  memperhatikan peraturan pemerintah,” tegas Jinly.

Sebagaimana Pengadaan Barang dan Jasa pun diatur dalam Juknis atau Petunjuk Teknis BOS tahun 2018.

Selain itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi Banten untuk menyelidiki adanya dugaan oknum penegak hukum yang ikut mengintervensi kepala sekolah agar membeli buku yang di luar ketentuan. (Muklis)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.