Pelayanan Publik Akan Dipantau

0
204
Presiden Joko Widodo/ist

JAKARTA (GARUDANEWS)-Layanan publik dinilai harus segera direformasi dan berbasis elektronik karena mudah diakses serta lebih efesien. “Pelayanan (publik) harus berbasis elektronik, gampang di akses dari manapun, cepat, kepastian biaya jelas. Karena apapun lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi,” kata Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan pelayanan publik masih banyak kekurangan, seperti belum adanya kepastian. Untuk itu harus dilakukan langkah-langkah cepat untuk memperbaiki layanan publik yang berurusan dengan masyarakat kecil. “Layanan publik yang berkaitan dengan layanan imigrasi, baik yang di airport, baik yang di paspor. Urusan yang kecil, seperti pengurusan KTP masih banyak masalahnya,” kata Presiden.

Jokowi juga mengungkapkan sulitnya mengurus sertifikasi tanah karena bayarnya mahal, lama dan waktu pengurusan yang belum ada kepastian. Selanjutnya yang berkaitan dengan SIM, STNK, dan BPKB, dinilai sudah cepat tapi masih perlu diperbaiki. Sedangkan layanan akta kelahiran dan akta perkawinan juga masih lama. “Bulan depan saya akan masuk ke tempat-tempat ini. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya tahu permasalahan-permasalahan di situ apa,” kata Presiden.

Saat itu Jokowi juga memberikan penghargaan kepada BKPM yang sudah melakukan perbaikan kecepatan mengajukan ijin, dari sebelumnya berbulan hingga tahun, saat ini sudah 3 jam selesai. “Ini sudah saya tes dengan beberapa pengusaha yang masuk ke sana (BKPM) dan benar 3 jam. Dan ini harus dilanjutkan pada layanan publik lainnya,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam situasi kompetisi dan persaingan antar negara untuk merebut investasi. “Saya kira pelayanan dari hulu sampai ke hilir harus segera diperbaiki, harus diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah,” katanya.

Presiden tidak ingin mendengar lagi keluhan rakyat tentang yang berkaiatan dengan pelayanan publik. “Saya tidak ingin lagi keluhan dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya, saya kira semuanya harus hilang,” katanya.

Jokowi juga meminta dihilangkannya praktik percaloan dan pungutan liar (pungli). “Saya akan bentuk tim khusus untuk mencari data mengenai tempat maupun yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tadi saya sampaikan. Semua harus diperbaiki,” katanya. (jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here