Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Pada Masyarakat Nelayan

0
84
Nelayan Lombok (ist)

JAKARTA (Garudanews.id) Sejumlah pihak mengapresiasi adanya penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado, oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam Forum Kepulauan dan Negara Kepulauan (The Archipelagic and Island States Forum/AIS).

Karena deklarasi tersebut dinilainya sebagai aksi nyata negara-negara kepulauan hadapi ancaman perubahan iklim.

Dimana, kesepakatan bersejarah oleh Forum yang beranggotakan negara-negara pulau dan kepulauan yang kebanyakan berada di kawasan Asia-Pasifik ini antara lain berisi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, pemanfaatan laut berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan serta mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan iklim.

Forum AIS diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan dengan United Nations Development Program (UNDP). AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang inisiatif perubahan iklim bertema dan perlindungan laut.

Sementara itu, Sekjen Nasional Corruption Watch (NCW) Hanief mengungkapkan, kesepakatan tersebut sepertinya harus diikuti dengan ketahanan maritim.

“Yang perlu kita kedepankan, langkah utama pemerintah semestinya memberikan kemudahan berusaha bagi nelayan di pesisir pantai dengan mengawal pengadaan bantuan kapal dan mesin tunda,” ujar Hanif kepada garudanews.id, Sabtu (10/11).

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi, di daerah timur Indonesia masih banyak bantuan pemerintah tidak sampai ke tangan nelayan yang seharusnya menerima bantuan pemerintah. Sehingga nelayan yang dimuktahirkan peralatan yang mereka miliki tidak lagi merusak terumbu karang yang bisa dijadikan daerah wisata bahari bagi wisatawan.

Terkait perijinan kapal tangkap juga masih tebang pilih, dan hanya sebagian pengusaha yang dekat dengan kekuasaan yang dapat ijin tangkap, sehingga banyak pengusaha kecil menengah yang kapal tangkap mereka sandar di dermaga karena tidak ada ijin tangkap dikantong mereka.

“Contoh konkrit di Bali, jika pak Menko melihat banyak kapal sandar, bukan karena mereka tidak sanggup beli BBM atau malas tapi karena ijin tangkap mereka tidak kunjung keluar di Kementerian kelautan, tepatnya di Dirjen Tangkap,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya mendorong kepada pihak Menko Maritim agar dapat memberikan atensinya. “Sehingga para nelayan merasa ada kehadiran pemerintah dalam memberikan regulasi tanpa ada kesulitan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, mewakili Presiden Joko Widodo, menyaksikan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado, oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam Forum Kepulauan dan Negara Kepulauan (The Archipelagic and Island States Forum/AIS).

“Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

“Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”, ujar Menko Luhut saat membacakan sambutan pembukaan forum AIS mewakili Presiden Joko Widodo. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here