Rencana Aksi 22 Mei, Elit Politik Diminta Dapat Mengendalikan Massanya

179

JAKARTA (Garudanews.id) – Rencana gerakan aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan KPU pada 22 Mei mendatang terkait dengan protes hasil Pemilu 2019 yang dinilai curang, menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah kalangan mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan tindakan “Makar”.

Pengamat Kebijakan Administrasi Publik Bambang Istianto menuturkan, bahwasannya persoalan Pemilu secara hukum sudah dinilai oleh Bawaslu. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.

“Dan sebetulnya secara hukum, pemilu itu oleh Bawaslu sudah dinilai cacat, terutama pada variabel kebijakan yaitu perhitungan suara, Rakyat berkepentingan bahwa dengan kebijakan politik mengenai pemilihan pemimpin seharusnya mendapatkan hak-haknya mendapatkan seorang pemimpin yang jurdil,” katanya Bambang kepada garudanews, Minggu (19/5)

Menurutnya dalam proses implementasi kebijakan tersebut ada variabel yang krusial terkait dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar tata cara perhitungan. Hal tersebut sudah dinilai oleh Bawaslu sebagai Badan Pangawas.

“Bahwa memang terbukti dan menyakinkan KPU melanggar tata cara. Artinya, sebetulnya perhitungan suara itu harus dihentikan karena merupakan delegitimasi,” tambahnya.

Meski dinyatakan ada kesalahan SOP, namun sangat disayangkan, Bawaslu tidak memiliki ketegasan dalam mengambil tindakan kepada KPU. Dan Bawaslu seperti takut.

“Bawaslu kurang berani untuk mengatakan bahwa Situng itu dihentikan dulu karena di situ ada cacat, nah disitulah dianggap rakyat yang punya kedaulatan suara menggugat, itu titik persoalannya di situ, jadi KPU itu dengan sistemnya sendiri itu bisa dikatakan merampas hak suara rakyat,” imbuhnya.

Terkait dengan gerakan massa menuntut keadilannya pada Pemilu 2019, yang dituding Makar, menurut dia, hal itu harus dibuktikan secara hukum perundang-undanhan. Karena, aksi unjuk rasa tidak bisa dikatakan sebagai tindakan Makar.

“Makar itu adalah sebuah rencana atau tindakan mempersiapkan untuk menggulingkan pemerintahan, Tapi kalau itu hanya dilakukan dengan suara, hanya menyatakan pendapat itu kan masih dalam koridor pasal 28 UUD 45 sebagai mana disuarakan banyak kalangan,” katanya.

Bambang menambahkan, gerakan massa sebagai bentuk akumulasi publik yang dinilainya tidak percaya lagi terhadap penyelenggara Pemilu, selain itu, terkait dengan upaya lain seperti melalui Mahkamah Konstitusi (MK) publik yang merupakan pihak yang merasa terdzolimi juga sudah dapat memprediksi hasil akhirnya.

Namun demikian meski unjuk rasa dilindungi oleh konstitusi, pihaknya berharap agar para elit dapat mengendalikan massanya.

“Apapun alasannya tindakan yang menggangu ketertiban umum, terlebih melakukan perbuatan anarkis, negara juga harus hadir. Jangan sampai aksi massa berdampak pada sabilitas nasional,” pungkasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.