Susi: Hentikan Reklamasi Sampai Aturan Dipenuhi

0
394
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/ist

JAKARTA (GARUDANEWS)-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta terlebih dahulu sampai memenuhi aturan perundangan yang telah disyaratkan. “Reklamasi dilakukan tanpa adanya rekomendasi serta tidak ada Perda zonasi wilayah pesisir,” kata Susi kepada wartawan di Jakarta, Jumat

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu pihak yang dapat memberikan rekomendasi dalam kaitannya dengan proyek reklamasi ini. Susi mengingatkan bahwa bila DKI ingin mereklamasi pantai, maka itu harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat. Baru setelah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir di setiap daerah.

Susi mengungkapkan dia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai wakil pemerintah pusat bakal membahas hal itu dengan Pemprov DKI Jakarta. Susi juga meminta proyek reklamasi di Teluk Jakarta memperhatikan akses publik agar tidak berkembang anggapan yang menyatakan bahwa reklamasi tersebut hanya menguntungkan pengembang. “Pengembang harus melaksanakan semua kewajiban kepada pemerintah dan publik, termasuk nelayan yang hidup di sana,” kata Menteri Susi.

Menurut Susi, pihaknya bakal mengeluarkan rekomendasi bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memastikan pengembang melaksanakan hal tersebut. Dia mengingatkan bahwa selama ini pantai seperti sudah menjadi kebiasaan dibagi-bagi kepada perusahaan sehingga tidak ada akses bebas bagi publik. “Hal ini harus ditata dan bisa dipenuhi sebelum dimulainya pembangunan reklamasi,” katanya.

Di lain pihak, Menteri Susi juga menyadari bahwa bila reklamasi dihentikan sepenuhnya akan berdampak buruk bagi investor sehingga pihaknya bakal duduk bersama dengan Pemprov DKI guna membahas jawaban akan persoalan tersebut. Dengan adanya penghentian sementara, ujar dia, maka reklamasi di Teluk Jakarta juga bisa dipikirkan ulang secara matang untuk memastikan bahwa reklamasi itu tidak hanya diperuntukkan bagi properti tetapi seluruh masyarakat.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya tidak memiliki otoritas untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta karena KKP hanya bisa mengeluarkan rekomendasi sedangkan untuk pelaksanaannya di tangan Pemprov DKI. Menteri Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Peraturan Presiden No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyatakan Menteri bisa memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, kawasan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah.

Sedangkan gubernur hanya berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan maksimal 12 mil laut diukur dari garis pantai, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta menolak tegas reklamasi di pantai utara Jakarta yang dinilai merupakan kawasan strategis nasional sehingga seharusnya menjadi wewenang pemerintah pusat. “Saya juga sedih ibu (Menteri Susi) mengembalikan (masalah reklamasi) ke kami padahal bola sudah kami berikan,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

Dia mengemukakan bahwa DPR merupakan lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi, sedangkan pihak yang melaksanakan pemerintahan adalah eksekutif termasuk di dalamnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengingatkan pihaknya telah membuat panitia kerja terkait reklamasi yang rencananya akan terjun mencari data di lapangan pada tanggal 20 April mendatang.

Dalam rapat kerja tersebut antara Komisi IV DPR RI dengan pemerintah c.q. KKP, disepakati untuk menghentikan proses Pembangunan Proyek Reklamasi Pantai Teluk Jakarta dan meminta untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi permintaan penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat permintaan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak dapat dilakukan. “Kita nggak bisa hentikan, bisa di-PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kita,” kata Basuki.

Basuki, yang biasa dipanggil Ahok, mengatakan sang menteri memberi rekomendasi seperti itu karena punya pertimbangan bahwa reklamasi sulit untuk dihentikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Ahok memberikan rekomendasi, berbeda dengan perintah. Bila sang menteri memerintahkan untuk dihentikan, ia dapat menghentikan reklamasi karena memiliki dasar hukum. “Saya bisa hentikan karena ada perintah ini,” kata Ahok. (jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here