‘Tidak Ada Dana Talangan Bank Bermasalah’

0
261
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal/ist

PEKANBARU (GARUDANEWS)-Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal, menyatakan bahwa pemerintah melalui Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tidak akan lagi memberikan maupun meminjamkan uang negara untuk membantu bank yang bermasalah melalui kebijakan dana talangan (bail out).

“Tidak ada lagi uang dari pajak rakyat, meski itu lima perak sekali pun, untuk membantu bank yang bermasalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) yang diajukan Pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III Tahun 2015-2016 tanggal 17 Maret 2016.

Proses legislasi rancangan, menurut dia, sebelumnya disebut dengan nama RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang perlu waktu sekitar delapan tahun dan banyak pembahasan mengenai mekanisme bantuan bagi bank bermasalah yang secara sistemik mempengaruhi sistem keuangan dan ekonomi.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui pada pembahasan draft RUU PPKSK pemerintah sempat mengusulkan sejumlah opsi bantuan bagi bank, seperti menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) hingga dana talangan
terselubung.

Opsi dana talangan terselubung, menurut Jon Erizal, berarti pemerintah memberikan pinjaman kepada bank yang bermasalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kami di DPR secara tegas menolak bail out terselubung itu, dan saya bersyukur semua pihak melalui perdebatan yang konstruktif akhirnya sepakat tidak ada lagi bantuan uang negara artinya dari APBN untuk bank bermasalah,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa UU PPKSK tidak akan melindungi pemilik bank yang “mengemplang” agar kasus seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century, yang tidak hanya mengakibatkan krisis ekonomi melainkan juga menyedot uang negara dan menyeret pengambil kebijakan ke ranah hukum pidana, terulang kembali.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan mengedepankan konsep “bail in”, yaitu penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya bank itu sendiri yang berasal dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank, serta kontribusi industri perbankan.

“Pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia tetap ada, namun harus dengan jaminan surat berharga negara kelas A,” ujarnya.

Ia menjelaskan, UU PPKSK terdiri dari 8 bab dan 55 pasal, yang ruang lingkupnya mencakup tiga hal, yaitu pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Dalam regulasi tersebut diatur tentang penguatan peran dan fungsi, serta koordinasi antar empat lembaga yang bergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Di dalam RUU ini, ke-empat lembaga tersebut, secara sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksinya masing-masing, harus melaksanakan upaya yang optimal dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan, serta melakukan koordinasi yang reguler dan intensif, baik dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan, maupun penanganan kondisi krisis sistem keuangan.

KSSK ini harus membuat kriteria untuk daftar bank yang potensial berdampak sistemik (systemically important banks/SIB) dan bank bermasalah sistemik agar bisa dideteksi dan ditangani secara dini sesuai prosedur yang diatur dalam UU PPKSK. Artinya, penetapan sistemik atau tidaknya suatu bank, tidak boleh dilakukan pada saat bank tersebut mengalami permasalahan.

“KSSK ini yang nantinya akan memberikan usulan kepada Presiden untuk menyatakan dan atau mencabut apabila ada kondisi krisis keuangan,” katanya.

Ia menimpali, “Meski begitu, untuk menjaga aspek keadilan, tidak hanya bank yang ukurannya dan asetnya yang besar saja yang akan diperhatikan karena bank-bank kecil juga harus dibantu karena mereka bisa juga berdampak sistemik.”

Ekonom Senior Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai UU PPKSK sudah cukup lengkap sebagai protokol krisis keuangan dan apabila benar-benar diterapkan maka sangat bermanfaat menjaga kestabilan sistem ekonomi nasional. Menurut dia, pendekatan pencegahan dan prinsip keadilan akan berguna mendorong kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

“Regulasi ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak lama, seperti melengkapi puzzle yang hilang, karena memberikan payung hukum bagi pengambil kebijakan dan pasar,” demikian Andry Asmoro. (jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here