Tuntut Soal Status Lahan Sekolah, Hardiknas di Bantaeng Diwarnai Aksi Demo

374

BANTAENG (Garudanews.id) Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, diwarnai sejumlah aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa.

Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB) Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bantaeng, jalan Andi Mannapiang Kelurahan Lembang. Kamis (2/5).

Aksi tersebut dipicu soal adanya sejumlah lahan milik masyarakat digunakan pemerintah untuk pembangunan sekolah dasar (SD) yang hingga saat ini belum dapat ganti rugi dari Pemda.

Dalam pernyataan sikapnya mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan antara lain, meminta agar pemerintah segera mengusut tuntas sengketa tanah yang ada di Desa Bonto Maccini, Desa Kaloling (SD Inpres Kaloling), Desa Barua (SD Inpres Barua).

Selain itu, mahasiawa juga mendesak Pemerintah Daerah membuat regulasi terkait bea siswa di Kabupaten Bantaeng, secara transparansi terhadap anggaran sektor pendidikan se besar 20 % yang di anggarkan melalui dana APBD setiap tahun anggaran.

“Aksi yang kami lakukan adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat Bantaeng, dimana sampai saat ini pemerintah seolah-olah acuh tak acuh dalam menangani setiap permasalahan, khususnya pada bidang pendidikan,” terang Misbah, koordinator aksi saat berorasi di depan ratusan massa.

Pihaknya juga menyayangkan sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng seolah tidak berdaya dalam memberikan solusi pada permasalahan pendidikan di Kabupaten Bantaeng, terlebih khusus pada permasalahan sengketa tanah di beberapa SD.

“Ini membuktikan bahwa pendidikan di Kabupaten Bantaeng tidak mendapatkan perhatian khusus oleh dinas terkait,” jelas Misbah.

Jika sejumlah tuntutan yang disampaikan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, ia mengancam akan menurunkan massa lebih besar besar lagi.

Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah secepatnya dapat menindak lanjuti tuntutan mahasiswa dan meminta Bupati mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, karena dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam persoalan tersebut.

Sementara itu kepala bagian Hukum Pemkab Bantaeng Rivai Nur yang menerima teman-teman mahasiswa mengatakan, pemerintah Kabupaten Bantaeng berjanji akan melakukan perbaikan sistem dan regulasi pendidikan. (HNN/Jf/Nur/Ed)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.