Penegak Hukum Diminta Ungkap Penyimpangan Laba Penjualan BBM di BUMD Ketapang

0
395
Audit (Ilustrasi)

KETAPANG (Garudanews.id) –  Perusahaan Daerah (Perusda) Ketapang Mandiri yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dan ditetapkan payung hukumnya melalui Perda kabupaten Ketapang Nomor :5 thn 2002 merupakan investasi Pemda kabupaten Ketapang sebagai pemegang saham untuk meningkatkan pendapatan asli daerah(PAD) melalui penyertaan modal pemerintah sebagaimana  ketentuan pasal 75 PP.58/2005, namun sangat disesalkan kewajiban yang seharusnya distorkan kepada pemda sebesar 55% dari laba bersih penjualan BBM berupa produk premium, solar, pertamak, pertalite dan pertamina dex tersebut diduga telah disalah gunakan oleh beberapa oknum pengurus dilevel direksi dan manager Perusda tersebut.

Adapaun modus yang dilakukan,  tidak memposisikan dengan sebenarnya terhadap sejumlah uang dari penjualan BBM dimaksud sebagai laba keuntungan bersih perusahaan. Bukan hanya itu, diduga bahwa pemangku kebijakan di Perusahaan Daerah tersebut yang berinisial E dan B telah membangun SPBU baru di salah satu tempat. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan salah satu sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Dengan adanya informasi yang berkembang terkait adanya dugaan penyimpangan di BUMD, kontan saja membuat Bupati Ketapang Martin Rantan geram. Dengan nada marah, mengatakan akan segera menon aktifkan direktur Perusda Ketapang Mandiri.  Hal ini disampaikan Martin Rantan dalam forum lokakarya yang membahas tentang potensi pendapatan daerah yang bersumber dari SDA di kabupaten Ketapang belum lama ini.

Sementara itu menurut anggota Fron Pembela Rakyat Ketapang (FPRK) Jack Danel, indikasi-indikasi penyimpangan atas keuangan Perusda Ketapang mandiri tersebut, dia mendesak Pemda Ketapang melalui inspektorat sebagai APIP untuk segera mengaudit seluruh aspek managemen dan khususnya  keuangan Perusda yang terindikasi telah merugikan keuangan daerah. Dirinya meminta kepada Pemkab Ketapang dan  membuka hasil audit kepada publik.

“Apabila ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, maka harus direkomendasikan kepada institusi penegak hukum dia juga meminta kepada Pemda Ketapang untuk bersih-bersih dengan melakukan perombakan total terhadap managemen kepengurusan Perusda Ketapang Mandiri dan segera melakukan rekrutmen kepengurusan secara terbuka dan fair. Tidak ada kolusi dan nepotisme karena dengan ditetapakan Perda yang baru maka status badan hukum perusda dimaksud telah berubah menjadi PT.Ketapang Mandiri,”  tutur Jack Danel, kepada media, Rabu, (6/12).

Maka atas pernyataan dari beberapa nara sumber diatas, awak media ini melakukan konfirmasi kepada direktur Perusda Ketapang Mandiri dimaksud yang biasa dipanggil Eko melalui telpon celullernya dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan nara sumber diatas adalah tidak benar. Dia pun mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah dinon aktifkan maka tidak faham atas semua persoalan pada perusda tersebut. Ketika media ini mengkonfirmasi terkait kebenaran pembangunan SPBU baru yang dilakukan dengan sejumlah rekan sebagaimana yang disampailan oleh nara sumber, dia juga membantahnya.

Lagi-lagi media mencari informasi dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar SPBU yang dibangun baru dimaksud dengan spontan dan tanpa ragu-ragu mereka mengatakan bahwa SPBU itu adalah milik seseorang yang berinisial E, B, dan S.

“Kalaupun dia membantah itu adalah haknya untuk membela diri,” ujar sumber dari masyarakat sekitar lokasi SPBU.

Dan kembali ketika media ini menanyakan tentang keuntungan laba bersih yang didapat oleh Perusda Ketapang Mandiri dengan gamblang dia menjelaskan, formulasi hitung-hitungan dengan asumsi SPBU pasti pas (Margin) jenis premium rata-rata penerimaan per hari sebesar Rp.262/liter dikali per 8 KL(8000.LT) = 2.096.000 x 17 hari = 35.632.000.

Sementara, Jenis solar 8 KL dikali margin Rp.260/liter = 2.080.000 dikali 30 hari = 62.400.000,pertalite 16.KL dikali margin Rp.383/liter = 6.128.000 di kali 26 hari= 159.328.000.

“Maka penerimaan per bulan setelah dikurangi BOP dan penyusutan akan ketemu angka keuntungan per bulan sebesar 151.744.113 dikali 12 bulan = 1.820.929.356.disetor kepada pemda 55% sesuai perda maka seharusnya perusda dimaksud menyetor sebesar 1.001.511.145 per tahunnya,” ujar sumber.

Akan tetapi yang terjadi selama ini pihak Perusda hanya menyetor 20-30 juta saja per tahunnya. Sehingga ada selisih kekurangan setor sebesar 981.511.145. Ketika media ini mempertanyakan hal tersebut kepada sang Dirut, sayangnya dia tidak memberikan komentar.(amns/hnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here