UMK Kabupaten Bekasi Dinilai Paling Tinggi di Pulau Jawa

0
143

BEKASI (Garudanews.id)  – Upah Minimum Kabupaten atau UMK Bekasi 2019 telah ditetapkan sebesar Rp4.146.126,18. Jumlah tersebut meningkat 8,03 persen dari upah tahun 2018. Namun di sisi lain, buruh masih menilai kenaikan upah itu masih kurang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Edy Rochyadi mengatakan, penetapan UMK tersebut telah dilakukan sejak sepekan lalu. Setelah melalui serangkaian rapat, pada akhirnya UMK telah diputuskan dan ditetapkan melalui sistem voting oleh para anggota yang tergabung dalam dewan pengupahan.

“Sebenarnya, Kabupaten Bekasi, sudah yang pertama menetapkan UMK. Setelah ditetapkan, yang hasilnya langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, UMK 2019 sebesar Rp 4,1 juta melalui mekanisme voting dari dewan pengupahan yang terdiri atas pemerintah, kalangan pengusaha, dan buruh,” kata Edy, Jumat (9/11)

Menurut dia, voting dilakukan lantaran adanya ketidaksepakatan dari nilai yang ditetapkan. “Kalau dilihat soal keberatan, jangankan dari pihak buruh, termasuk juga pengusaha. Yang mana pengusaha menilai terlalu tinggi untuk UMK tersebut, tapi buruh menilainya terlalu rendah. Kami menyusun sesuai aturan yang berlaku,” ucap dia.

Penetapan UMK 2019 di Kabupaten Bekasi, kata Edy, mengikuti penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan UMK dihitung dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Seperti halnya daerah lain, kenaikan UMK di Kabupaten Bekasi sebesar 8,03 persen berdasarkan data Badan Statistik Nasional yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen.

Dari penghitungan tersebut, di Kabupaten Bekasi, UMK 2019 naik sebesar Rp 308.187 dari UMK 2018 yakni Rp3.837.939.

“Ini telah sesuai dengan aturan yang ada dan telah ditetapkan sesuai dengan pembahasan dewan pengupahan. Setelah serangkaian rapat, UMK tersebut akhirnya ditetapkan pada rapat paripurna dewan pengupahan yang ketiga, pekan lalu,” kata dia.

Edy menegaskan, UMK merupakan jaring pengaman agar para karyawan tidak dieksploitasi dengan upah murah. UMK pun, sesuai aturan, berlaku bagi karyawan dengan masa kerja nol bulan hingga setahun.

“Maka untuk karyawan yang sudah lama, sebenarnya ada tunjangan-tunjangan yang diberikan yang mana seharusnya tidak terpaku pada UMK. Namun, hal itu dikembalikan pada perusahaan,” ujar dia.

Urutan Terbesar Ketiga
Dilihat berdasarkan UMK yang telah ditetapkan pada setiap tahun, UMK di Kabupaten Bekasi menjadi urutan terbesar ketiga di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi kalah urutan oleh Karawang yang berada di urutan pertama dan Kota Bekasi menjadi urutan kedua.

Seperti biasa yang terjadi pada setiap tahun, kenaikan itu serta merta tetap tidak membuat para buruh puas. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Amir Mahfuds mengatakan, kenaikan UMK tidak sesuai dengan permohonan buruh.

Buruh menginginkan kenaikan 15 sampai 20 persen atau menjadi Rp 4,5 juta sampai Rp 4,7 juta.

“Setuju apa tidaknya, sebenarnya kami sangat tidak setuju karena permintaan kami kenaikan UMK Rp 4,5 sampai Rp 4,7 juta,” kata dia.

Meski demikian, kata Amir, buruh tidak bisa berbuat banyak apalagi untuk mengatur UMK tersebut. Tetapi, kaum buruh masih akan memperjuangkan kenaikan pada Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang rencananya diumumkan tanggal 15 November 2018.

Amir menegaskan, UMSK di Kabupaten Bekasi janganlah sampai sama dengan Karawang.

“Sebenarnya malu kalau UMSK di Kabupaten Bekasi sampai kalah dengan Karawang. Sebenarnya sudah ada contoh untuk UMKS sekarang, upah minimum di Kabupaten Bekasi tahun 2018 sekitar Rp 4 juta sedangkan Karawang sekitar Rp 4,2 sampai Rp 4,3 juta. Untuk kenaikan UMSK tahun 2019, saya minta di Kabupaten Bekasi mencapai Rp 4,7 juta,” ucapnya.(Sgy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here