Pemkab Ketapang Dinilai Lamban Perbaiki Infrastruktur Jalan

235

KETAPANG (Garudanews.id) – Potret buram pembangun inprastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, sampai saat ini tidak pernah tuntas. Ironisnya, kondisi jalan yang hancur itu, merupakan jalur penghubung poros utama daerah kecamatan pedalaman menuju ibu kota kabupaten.

“Anehnya, berganti kepala daerah, dari periode ke priode yang lain, akan tetapi tidak ada perbaikan,” ungkap Agus Supriyanto, tokoh masyarakat setempat kepada wartawan, Jumat, (8/9).

Sejumlah kendaraan terjebak di kubangan lumpur. (Foto: Amns/hnn)

Menurut Agus saat ini sedikitnya ada dua ruas jalan yang rusak parah. Pertama ruas jalan provinsi antara kecamatan Tumbang Titi dan kecamatan Jelai Hulu tepatnya di daerah desa Mahawa. Dan yang kedua adalah ruas jalan kabuapaten di daerah Buku Kelampai, kecamatan Kendawanga.

“Kami heran terhadap pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabuapaten seolah-olah tidak ada greent disigen dalam membangun utilitas umum, khususnya dalam hal pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan tidak pernah dianggarkan full,” keluh Agus.

Lanjut Agus, para pembantu bupati korup di SKPD yang membidangi urusan tersebut seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat (PUPR) mulai dari PPK, PPTK, asisten tekhnis PPHP yang diduga berkolaborasi dengan pelaksana proyek diduga sebagai penyebab ketidak beresan pembangunan di beberapa titik yang ada di wilayahnya.

Sementara itu menurut Kutoi, tokoh masyarakat, yang juga pemerhati kebijakan pemerintah, mendesak bupati Ketapang Martin Rantan, agar mampu merubah pola pikir dan prilaku para pembantunya yang nakal dijajaran Pemda kabupaten Ketapang.

“Kami berharap Bupati dapat merubah potret pembangunan jalan jembatan hari ini yang berkubang lumpur. diharapkan untuk kedepan akan menjadi lebih baik,” katanya.

Dia juga sangat kecewa dengan para wakil rakyat di DPRD Ketapang khususnya dari Dapilnya tidak bisa berbuat maksimal memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Karena mungkin mereka beranggapan bahwa mereka duduk itu sudah membayar cash kepada pemilihnya,” tutur kutoi. (Amns/hnn).

Anda mungkin juga berminat