Politisi PDIP Ini Dengan Tegas Menolak LGBT

45

JAKARTA (Suara Karya): Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengklarifikasi adanya pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan tentang sudah ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Sebagai salah satu parpol yang memiliki fraksi di DPR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku kaget atas pernyataan

Hal ini mengingat dalam catatan legislasi pada Prolegnas 2018, tak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun perkawinan sejenis sebagaimana dilansir Zulkifli Hasan.

“Memang, ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan perkawinan sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apa pun,” kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/1).

Menurut Basarah, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia harus tetap dijunjung. Pasal 28J UUD NRI 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak mungkin anggota dewan akan menyetujui RUU LGBT maupun perkawinan sejenis.

“Menurut pendapat saya, tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan perkawinan sejenis,” kata Basarah.

Namun demikian, lanjut dia, pernyataan Ketua MPR itu perlu diambil hikmah, bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan perkawinan sejenis maupun LGBT. Ini lantaran adanya norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang terbingkai dalam Pancasila.

“Bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan individunya karena dibatasi etika kemasyarakatan dan kenegaraaan,” katanya.

Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri selalu mengingatkan seluruh anggota fraksi, baik pusat maupun daerah saat pengambilan keputusan undang-undang. Mereka wajib hukumnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman pengambilan kebijakan (Rel)

Anda mungkin juga berminat