PKS Bakal Kawal Kebijakan Politik Rahmat Effendi

161

BEKASI (Garudanews.id) – Tidak ada kawan dan tidak ada lawan yang abadi begitulah didalam panggung politik. Seperti di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi 2018 usai dilaksanakan. Petahana (Rahmat Effendi) kembali memimpin 5 tahun kedepan hingga 2023 mendatang.

Padahal, lima tahun yang lalu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  berkoalisi mendukung pasangan Pepen panggilan akrab Rahmat Effendi yang berdampingan dengan Ahmad Syaikhu (PAS).

Namun demikian, pada pertarungn Pilkada 2018 ini PKS berpisah dengan Golkar dan mengusung kader sendiri untuk menjadi Wali Kota yakni Nur Supriyanto yang berpasangan dengan Adhy Firdaus yang diusung dari Gerindra,

Pada pertarungan politik 27 Juni lalu pasangan tersebut harus mengakui keunggulan pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhiyanto.

Namun demikian, PKS berjanji tetap mengawal program pembangunan Rahmat Effendi-Tri Ardhiyanto yang diusung sejumlah koalisi partai besar.

“Kedepan sesudah ini (Pilkada), pasti PKS akan mendorong tetap dengan daya kritisnya bahwa pandangan fraksi harus ada dan penyampaian politik pada saat pembuatan kebijakan politik baik LKPJ, dan Perda lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Chairuman Juwono Putro, Minggu (15/7).

Menurutnya, pandangan fraksi bukan sebagai oposisi. Namun inilah tugas dewan adalah mengkritisi.

“Bukan berarti dia sebagai partai pendukung kemudian hilang kritiknya. Atau, semata-mata dia bukan partai pengusung, dia mengatakan negatif semua. Kan, semuanya secara obyektif akan dibahas bersama-sama. Pasti akan cair,” katanya.

Chairuman menjelaskan, partai pengusung memiliki tanggungjawab untuk mensukseskan program pemerintahan agar terwujud visi dan misi kepala daerah. Sekalipun juga terkait visi dan misi kepala daerah mengenai proses politik di DPRD akan disusun RPJMD baru periode 2018-2023 yang diusulkan eksekutif setelah pelantikan.

Namun bagi partai diluar pengusung lebih kuat mengkritisi.

“Hal itu wajar,” katanya.

PKS dan Gerindra yang kalah di Pilkada Bekasi akan menjadi partai pengkritis kebijakan politik pemerintah daerah.

Namun dengan adanya undang-undang  terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, DPRD diberikan kewenangan bisa memberhentikan kepala daerah. Meski hal itu masih menjadi klausal yang panjang. (Dhr)

 

Anda mungkin juga berminat