Video PPK Dan PPS Rebutan Surat Suara Viral Kembali Di Tengah Masyarakat

198

BEKASI, (Garudanews.id) – Setelah belum lama ini viral pendistribusian surat suara yang dinilai tidak sesuai setandar, kini video viral kembali terjadi di wilayah kota Bekasi. Dalam video pendek tersebut, nampak puluhan orang yang diduga petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berebut suara suara yang didistribusikan KPU kota Bekasi.

Insiden yang terjadi pada Jumat (05/04/2019) lalu menyebabkan kerusakan pada surat suara, seperti sobek, kotor dan lecak. Hal ini tentunya menambah panjang daftar kelalaian pihak KPU Kota Bekasi atas logistik Pemilu, yang mana sebelumnya mengangkut surat suara menggunakan truk bak terbuka tanpa ditutupi terpal dan pengawalan pihak kepolisian.

Menurut salah seorang petugas PPK yang enggan ditulis namanya membenarkan apa yang terjadi seperti tayangan video dan foto-foto yang beredar luas di publik.

“Ya begitu faktanya, dan saya menyaksikan sendiri PPK dan PPS berebut surat suara usai mobil boks pembawa kertas suara tiba di gudang logistik KPU eks Giant,” ungkapnya, Minggu (07/04).

Ia pun menyebut kedatangan PPK dan PPS ke lokasi tersebut lantaran takut tidak kebagian surat suara, karena waktu pencoblosan tinggal menghitung hari.

“Kami diinfokan melalui grup whatsApp oleh salah satu Komisioner KPU Kota Bekasi kalo mobil logistik surat suara akan tiba ke gudang eks Giant, makanya kami datang,” bebernya.

Anehnya, kata dia, PPK maupun PPS tidak menandatangani apapun saat pengambilan kertas suara di gudang KPU eks Giant. Bahkan tidak ada seorang pun petugas KPU Kota Bekasi yang hadir saat itu.

“Gak ada berita acara pengambilan kertas suara, apalagi tanda tangan. Ini ceroboh dan pelanggaran namanya, karena Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dilanggar dengan kasat mata,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Susanto sangat menyayangkan tindakan para petugas di lokasi. Ia mengakui insiden tersebut merupakan kelemahan dari manajemen KPU Kota Bekasi yang tidak mengawal dengan baik proses pemindahan logistik surat suara, yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPU.

“Kaitannya dengan itu kan manajerial. Dan itu ada korelasinya dengan putusan kita hari ini, kita meminta KPU untuk memperbaiki sistem manajerialnya,” katanya, Senin (8/4).

Menurut dia, kelalaian pengawasan yang kembali dilakukan KPU Kota Bekasi terkait logistik Pemilu 2019, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kaitannya dengan manajerial, bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada publik dalam proses tata laksana. Fungsi manajerial ketika terlaksana dengan baik, kaitan dengan kepercayaan publik terhadap manajerial surat suara dan kebutuhan logistik lainnya, saya rasa itu harus termanajemen dengan baik sehingga mendapat kepercayaan publik,” jelasnya.

Meski begitu, Tommy mengaku tak sepenuhnya surat suara yang rusak disebabkan aksi berebut dari para petugas. Banyak diantaranya didapati sudah rusak saat proses penyortiran.

“Kalau rusak surat suara itu hasil dari proses cetak. Di beberapa pengawasan kita, kita dapati setelah dilakukan proses sortir, ada beberapa surat suara yang rusak atau tidak masuk standar yang dibutuhkan, karena proses cetaknya ya,” ungkapnya.

“Misalkan seperti tintanya ngeblur, hasil printnya tidak baik, juga mungkin pada saat packing itu terkena tali packingnya sehingga menyebabkan sobek. Nah itu dinyatakan rusak atau reject, tidak bisa digunakan,” sambung Tommy.

Sementara itu, Ketua KPU kota Bekasi, Nurul Sumarheni saat dikonfirmasi membenarkan video yang viral tersebut. Namun, Nurul menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan di lingkungan lokal gudang KPU Kota Bekasi di kampung Cerewet Duren Jaya.

“Karena yang bekerja orang banyak, memang agak sulit dikendalikan. Surat suara itu akan disetting ke dalam sampul dan dimasukkan ke dalam kotak,” kata Nurul melalui pesan singkat, Selasa (09/04).

Ditambahkan Nurul, suasana dalam video yang viral tersebut dikarenakan antusias para petugas.

“Volumenya sangat banyak, sehingga kami memang harus melibatkan banyak orang, Yangterlihat itu karena antusiasme petugas untuk segera menyelesaikan tugas mereka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beberap waktu yang lalu, video viral pengangkutan surat suara dengan menggunakan mobil pick up (bak terbuka) mencoreng wajah pemilu. Setelah digugat oleh masyarakat kota Bekasi, KPU kota Bekasi dinyatakan bersalah oleh Bawaslu kota Bekasi.

Dalam sidang tersebut majelis Bawaslu yang diketuai M. Iqbal Alam islamik memutuskan dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumaeheni dinyatakan bersalah.

Selain dinilai tak profesional, Ketua KPU juga dianggap secara sengaja membiarkan surat suara yang menggunakan truk terbuka tanpa pengawalan.

Karena ketua KPU dianggap tidak profesional dalam pendistribusian atau pengangkutan surat suara yang menggunakan truk bak terbuka dan tanpa pengawalan pihak kepolisian sesuai dengan Keputusan PKPU no 1/2019 Pasal 14.ayat 1.

Terkait hal itu, Baswalu pun memberikan sanksi teguran kepada ketua KPU untuk membenahi managerial pendistribusian surat suara. Ketua KPU juga dinyatakan secara sengaja melakukan pembiaran terkait pengangkutan surat suara.

Adapun keputusan Bawaslu atas Pelanggaran Pemilu oleh Ketua diantarnya, secara sah melakukan pelanggaran administrasi. (Red/Mam)

Anda mungkin juga berminat