Pemekaran DOB Bogor Barat Bakal Terganjal Moratorium

219

BOGOR (Garudanews.id) – Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk masyarakat Kabupaten Bogor bagian Barat sepertinya harus terganjal kembali. Pasalnya, belum ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo untuk mencabut moratorium DOB.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menegaskan bahwa untuk saat ini pemekaran wilayah bukan prioritas pemerintah pusat.

“Pemekaran wilayah atau DOB bukanlah prioritas kerja pemerintah pusat. Terlebih melihat kondisi keuangan negara saat ini,” kata Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dirjen Otda Kemendagri, Budi Sudarmadi di salah satu hotel kawasan Sentul Bogor.

Budi menilai, pemerintah memprioritaskan untuk hal lain terlebih dulu.

“Tapi kita tunggu arahan
dari Pak Presiden. Prinsipnya saat ini masih moratorium,” ujarnya.

Budi mengaku, belum bisa memastikam calon DOB, seperti Kabupaten Bogor Barat (KBB) yang
telah memiliki amanat presiden (ampres) sejak lama. Menurutnya, ampres tersebut akan diproses
kembali.

“Bogor masuk ampres yang lama kan. Sementara kebijakan masih moratorium. Andaikan yang
sudah keluar ampres diproses kembali, kan kita semua nggak tahu. Sedangkan daerah yang
sudah mempersiapkam anggaran DOB seperti Kabupaten Bogor yang mengusulkan anggaran Rp
40 miliar untuk membebaskan lahan calon ibukota KBB,” katanya.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengakui, pihaknya terus mendorong diwujudkan pembentukan DOB KBB. Karena pembentukan DOB KBB sudah menjadi kebutuhan untuk
peningkatan pelayanan.

“Kita ada 40 kecamatan dan penduduk 5,8 juta jiwa, rentang kendali kita terlalu jauh dan
kemampuan anggaran kita kecil sehingga untuk pemerataan pembangunan agak berat,”ungkap
Burhan.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengakui, pihaknya akan
terus mempejuangkan soal DOB KBB yang masih terganjal.

“Jadi jangan sampai ketika memulai DOB nanti pasca dicabut moratorium, anggaran baru masuk. Dan kalau dilihat dari kelayakan
Bogor Barat sudah layak, hanya kendalanya moratorium saja,” ucap Usep. (Ded)

Anda mungkin juga berminat