Perludem Kritik DPR Soal Tidak Perlu Mundur Ikut Pilkada

215

JAKARTA (Garudanews.id) – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta DPR tidak memberikan pendidikan yang kurang baik terkait usulan soal anggota dewan tak perlu mundur dari jabatan jika hendak jadi peserta pilkada.

Titi mengingatkan jangan sampai DPR memberikan pendidikan politik yang kurang baik pada publik dengan mengabaikan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tanpa melalui prosedur dan alas hukum yang konstitusional.

“DPR perlu menjadi contoh teladan soal ketaatan pada konstitusi dan hukum yang berlaku,” kata kepada wartawan, Sabtu (16/11).

Titi menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sudah mengatur anggota DPR, DPD dan DPRD yang ingin maju pilkada harus mundur. Aturan tersebut, seharusnya menjadi pedoman bagi anggota DPR.

Menurut dia, suka atau tidak suka putusan ini harus jadi pegangan semua pihak, termasuk pula DPR.

Kalau ada pandangan berbeda soal substansi Putusan ini, bisa saja para pihak tersebut kembali menguji substansi Putusan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan menyajikan argumen konstitusional terbaru yang dianggap lebih kuat, relevan, dan kontekstual untuk masa kini sehingga bisa mengesampingkan substansi Putusan MK terdahulu (Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015),” jelas dia.

Soal mantan napi korupsi, kata dia, DPR merasa keberatan mengatur pelarangan pencalonan dengan alasan ada Putusan MK yang membolehkan.

“Maka untuk persoalan ini pun, mestinya DPR juga konsisten berpegangan pada Putusan MK. Agar publik juga mendapatkan pendidikan politik dan pembelajaran hukum yang baik dari DPR,” sambung dia. (Dtk/red)

Anda mungkin juga berminat