Sidang Kasus KUA Labangka, Terdakwa MF Ungkap Adanya Pembayaran Denda

345

MATARAM (Garudanews.id) – Sidang ke-14 kasus dugaan korupsi Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa dengan terdakwa MF dan JS, pada Rabu dan Kamis, 27-28 Mei 2020 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Agenda persidangan tersebut yaitu mendengar keterangan keterangan kedua terdakwa. Dalam pemeriksaannya terdakwa MF membeberkan mengenai Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) yang dibayarkan rekanan karena keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Selain itu, dalam persidangan terdakwa MF juga mengungkapkan mengenai adanya pembayaran denda. Menariknya, apa yang telah diungkapkan oleh terdakwa terkait dengan adanya pembayaran denda tersebut merupakan fakta baru yang muncul di dalam persidangan yang sebelumnya belum pernah diungkapkan pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Menurut Kuasa Hukum terdakwa, Febriyan Anindita, SH, apa yang telah dibeberkan oleh kliennya dalam persidangan, merupakan dasar tindakan diskresi seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna atau untuk menyelamatkan proyek pembangunan gedung KUA Labangka.

Menurutnya, apa yang telah diungkapkan oleh PPK dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa MF, tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

“Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat NTB secara umum, khususnya masyarakat Sumbawa mari kita bersama-sama menunggu hasil proses peradilan yang sedang berlangsung ini. Mengapa kami katakan demikian, tentu hal ini agar Praduga Tak Bersalah sudah semestinya kita kedepankan,” ujar Febry kepada awak media, Senin (1/6/2020) kemarin.

Lanjut Febry, artinya selama seorang itu belum dinyatakan bersalah dengan adanya putusan pengadilan yang putusannya memperoleh keekuatan hukum tetap.

“Maka kita tidak boleh meanggap seorang tersebut bersalah atau telah melakukan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Seperti diketahui, agenda persidangan mempertemukan antara Kejaksaan Negeri Sumbawa selaku Penuntut Umum dengan masing-masing Kuasa Hukum terdakwa yang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim di antaranya Sri Sulastri, SH., MH selaku Hakim Ketua, Fathur Rauzi, SH., MH dan Abadi, SH keduanya selaku Hakim Anggota. (Hrm/Hnn)

 

 

Anda mungkin juga berminat