Amnesti Pajak Berakhir, Kanwil DJP Jabar II Fokuskan Penegakan Hukum

0
417
Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar II, Adjat Djatrika saat memberikan keperangan Pers di Bekasi, Rabu (22/3) Foto: AD/Garudanews

KOTA BEKASI (Garudanews.id) – Setelah program amnesti pajak (tax amnesty) berakhir pada 31 Maret lalu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II kini fokus melakukan penegakan hukum. Kepala Kantor Wilayah DJP Jabar II, Adjat Djatrika mengatakan, bahwa kesempatan bagi wajib pajak untuk ikut dalam program amnesti pajak telah cukup panjang, yakni sejak Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Kesempatan tersebut terbuka luas untuk bisa dimanfaatkan, namun jika wajib pajak tidak memanfaatkan, pihaknya tidak dapat memaksa, sebab amnesti pajak adalah pilihan dan menganut sistem Self Assesment.

“Bagi wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak saya sangat mengapresiasi dan berikan penghargaan setinggi-tingginya. Untuk diketahui bahwa program ini berguna bagi semua pihak, terutama untuk mencari sumber penerimaan baru dengan perbaikan basis data perpajakan,” kata Adjat kepada awak media di Kantor Wilayah DJP Jabar II, Bekasi Selatan, kemarin.

“Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang ikut membantu terselenggaranya program ini yakni insan media, lembaga dan asosiasi pengusaha, lembaga pemerintah lainnya termasuk Polri, Kejaksaan, TNI, dan pihak perbankan nasional,” sambungnya.

Adjat juga berharap, agar wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak untuk memegang teguh komitmen menjadi wajib pajak yang baik dan patuh terhadap kewajibannya. Sedangkan langkah-langkah strategis bagi pihak-pihak yang tidak memanfaatkan amnesti pajak, Kanwil DJP Jabar II sendiri saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah bisa membuka rekening bank dengan aplikasi Akasia (Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank) dan Akrab (Aplikasi Buka Rahasia Bank) yang diterapkan sejak 1 Februari 2017.
“Selain data-data perbankan, Dirjen Pajak juga memiliki data terkait Sistem Informasi Debitur, Badan Pertanahan Nasional, Data Kemenkumham, Data Kependudukan, Data Transaksi PPATK, Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan data lainnya dari Isntansi, Lembaga, Asosiasi dan Profesi (ILAP),” imbuhnya.

Adjat mengingatkan bahwa kedepan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, sebab Dirjen Pajak tahu apa yang wajib pajak miliki. Pemerintah, menurut Adjat, berkomitmen untuk menjamin situasi nasional yang kondusif untuk usaha dan investasi.
“Apabila wajib pajak menemui kesulitan, atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat menghubungi 1500200 atau dengan ke kantor pelayanan pajak terdekat. Seluruh pelayanan diberikan tidak dipungut biaya,” pungkasnya. (AD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here